Minggu, 02 September 2012

Pendudukan Jepang Di Indonesia


Pendudukan Jepang di Indonesia


1.Masuknya Jepang Ke Indonesia

Tentu, kalian masih ingat bahwa Jepang dengan mudah berhasil menguasai daerah-daerah Asia
Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Karena: 
1. Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl
Harbour, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941; 
2. Negeri-negeri induk (Inggris, Perancis, dan Belanda) sedang menghadapi peperangan di Eropa
melawan Jerman; 
3. Bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang (Jepang pemimpin Asia, Jepang
cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia) sehingga tidak memberi perlawanan. Bahkan, kehadiran
Balatentara Jepang disambut dengan suka cita karena Jepang dianggap sebagai ‘saudara tua’ yang
akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara Barat.

Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942, ketika Panglima
Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung,. Jepang tanpa
banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia
menyambut kedatangan balatentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira karena akan
membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda.
Sebenarnya, semboyan Gerakan 3A dan pengakuan sebagai ‘saudara tua’ yang disampaikan
Jepang merupakan tipu muslihat agar bangsa Indonesia dapat menerima kedatangan Balatentara
Jepang. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia.
Namun dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang
termasuk negara imperialis baru, seperti Jerman dan Italia. Sebagai negara imperialis baru, Jepang
membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barangbarang industrinya. Oleh karena itu, daerah jajahan menjadi sangat penting artinya bagi kemajuan  industri Jepang.

Apalah arti kemajuan industri apabila tidak didukung dengan bahan mentah (baku)
yang cukup dengan harga yang murah dan pasar barang hasil industri yang luas.
Dengan demikian, jelas bahwa tujuan kedatangan Balatentara Jepang ke Indonesia adalah
untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia. Artinya, semboyan Gerakan 3A dan
pengakuan sebagai ‘saudara tua’ merupakan semboyan yang penuh kepalsuan. Hal itu dapat
dibuktikan dari beberapa kenyataan yang terjadi selama pendudukan Balatentara Jepang di
Indonesia. Bahkan, perlakuan pasukan Jepang lebih kejam sehingga bangsa Indonesia mengalami
kesengsaraan.


Sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang untuk
kepentingan peperangan dan industri Jepang, melalui berbagai cara berikut:

a. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusha. Romusha adalah tenaga kerja
paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang
dikembangkan pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika
menjalankan romusha, karena umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai  penyakit
b. Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah
Balatentara Jepang. © Dadot Eko P.N.K.M.  ::  www.dadot.co.nr  ::  www.24bit.wordpress.com  ::  dadot@in.com   ::  2
c. Hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan
konsumsi perang.


2. Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang
Setelah menduduki Indonesia Jepang mengambil berbagai kerbijakan. Kebijakan Pemerintah
Balatentara Jepang, meliputi berbagai bidang, diantaranya.

a.Bidang ekonomi
1) Perluasan areal persawahan. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras
tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan areal
persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara
tahun 1941-1944 terus menurun.
Produksi Pangan Tahun 1941-1944
TAHUN  PADI PALAWIJA
1941  8.992.480.700  12.152.578.100
1942  8.308.198.900  11.805.436.700
1943  8.112.522.500  10.710.966.900
1944  6.811.555.000  9.005.566.400


2) Pengawasan pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan
tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai
berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang
sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke ‘lumbung desa’. Ketentuan itu sangat merugikan
petani dan yang berani melakukan pelanggaran akan dihukum berat. Badan yang menangani
masalah pelanggaran disebut Kempetai (Korps Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti
rakyat.
Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan secara ketat. Jepang hanya
mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu
berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan
penanamannya karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Padahal, ketiga jenis tanaman itu
sangat laku di pasaran dunia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi
sangat merugikan rakyat.
Pengerahan sumber daya ekonomi untuk kepentingan perang. Untuk menguasai hasil-hasil
pertanian dan kekayaan penduduk, Jepang selalu berdalih bahwa untuk kepentingan perang. Setiap
penduduk harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang. Rakyat harus menyerahkan
barang-barang berharga (emas dan berlian), hewan, bahan makanan kepada pemerintah Jepang.
Untuk memperlancar usaha usahanya, Jepang membentuk Jawa Hokokai (Kebaktian Rakyat Jawa)
dan Nogyo Kumiai (Koperasi Pertanian). © Dadot Eko P.N.K.M.  ::  www.dadot.co.nr  ::  www.24bit.wordpress.com  ::  dadot@in.com   ::  3
Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan
rakyat Indonesia semakin sengsara dan penuh penderitaan. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat
Indonesia selama pendudukan Jepang lebih buruk apabila dibandingkan dengan penderitaan dan
kesengsaraan pada masa penjajahan Belanda. Padahal, Jepang menduduki Indonesia hanya tiga
setengah tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad.

)Bidang pemerintahan
Pada dasarnya pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan militer yang sangat
diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan
Madura diperintah oleh Tentara ke 16 dengan pusatnya di Jakarta (dulu Batavia). Sumatera
diperintah oleh Tentara ke 25 dengan pusatnya di Bukittinggi (Sumbar). Sedangkan Indonesia bagian
Timur diperintah oleh Tentara ke 2 (Angkatan Laut) dengan pusatnya di Makasar (Sulsel).
Pemerintahan Angkatan Darat  disebut Gunseibu, dan pemerintahan Angkatan Laut disebut
Minseibu.
Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa
dibagi menjadi tiga provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) serta dua daerah istimewa,
yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini diang-gap tidak efektif sehingga dihapuskan.
Akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 Karesidenan (Syu) dan diperintah oleh seorang Residen
(Syucokan). Keresidenan terdiri dari kotapraja (Syi), kabupaten (Ken), kawedanan atau distrik (Gun),
kecamatan (Son), dan desa (Ku).
Sumatera dibagi menjadi 10 karesidenan dan beberap sub-karesidenan (Bunsyu), distrik, dan
kecamatan. Sedangkan daerah Indonesia Timur yang dikuasai Angkatan Laut Jepang dibagi menjadi
tiga daerah kekuasaan, yaitu: Kalimantan, Sulawesi, dan Seram (Maluku dan Papua).
Masing-masing daerah itu dibagi menjadi beberapa karesidenan, kabupaten, sub-kabupaten
(Bunken), distrik, dan kecamatan.
Pembagian daerah seperti di atas dimaksudkan agar semua daerah dapat diawasi dan
dikendalikan untuk kepentingan pemerintah balatentara Jepang. Namun, untuk menjalankan
pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personil (pegawai) yang banyak jumlahnya. Sedangkan
jumlah orang Jepang yang ada di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam
bidang pemerintahan. Untuk mengawai dan menjalankan pemerintahan secara efektif merupakan
tantangan yang berat karena terbatasnya jumlah pegawai atau orang-orang yang dapat dipercaya
untuk memegang jabatan penting dalam pemerintahan.
Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintah Jepang dapat menempuh beberapa
pilihan, di antaranya:
1. Memanfaatkan orang-orang Belanda yang masih  ada di Indonesia. Pilihan ini sangat tidak
mungkin karena Jepang sedang menanamkan sikap anti Belanda di kalangan pen-duduk
Indonesia.
2. Menggunakan tenaga Timur Asing (Cina). Pilihan ini juga sangat berat karena Cina dianggap
sebagai lawan politik Jepang yang paling berbahaya untuk mewujudkan cita-cita Jepang, yaitu
membangun Asia Timur Raya.
3. Memanfaatkan penduduk Indonesia. Pilihan ini dianggap yang paling realistik karena sesuai
dengan semboyan ‘Jepang sebagai saudara tua’ yang ingin membebaskan suadara mudanya dari
belenggu penjajahan bangsa Eropa. Di samping itu, pemakaian bangsa Indonesia sebagai dalih
agar bangsa Indonesia benar-benar bersedia membantu untuk memenangkan perang yang sedang
dilakukan Jepang.
Sebenarnya, pilihan-pilihan di atas sama-sama tidak menguntungkan. Akhirnya, dengan
berbagai pertimbangan (bahkan terpaksa) Jepang memilih penduduk Indonesia untuk membantu
menjalankan roda pemerintahan. Jepang pun dengan berat harus menyerahkan beberapa jabatan
kepada orang Indonesia. Misalnya, Departemen Urusan Agama dipimpin oleh Prof. Husein
Djajadiningrat, serta Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A. Surio sebagai Residen Jakarta
dan Residen Bojonegoro. Di samping itu, beberapa tokoh nasional yang mendapat kepercayaan untuk
ikut menjalankan roda pemerintahan adalah Ir. Soekarno, Mr. Suwandi, dr. Abdul Rasyid, Prof. Dr.
Supomo, Mochtar bin Prabu Mangkunegoro, Mr. Muh, Yamin, Prawoto Sumodilogo, dan sebagainya.
Bahkan, kesempatan untuk duduk dalam Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sangi In), semacam
Volksraad pada zaman Belanda semakin terbuka.
Kesempatan untuk menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan Jepang dan
menjalankan roda pemerintahan merupa-kan pengalaman yang berharga bagi bangsa Indonesia,
terutama setelah Indonesia merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia harus mampu
menjalankan pemerintahan secara baik. Oleh karena itu, pengalaman pada masa pemerin-tahan
Jepang merupakan modal yang sangat berguna karena bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk
mengelola orga-nisasi besar seperti negara.

c.Bidang militer
Sejak awal pendudukannya, Jepang selalu berusaha menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia
membantu pemerintah Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan Sekutu.
Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi militer maupun organisasi semi
militer.
Beberapa organisasi militer yang dibentuk pemerintah Jepang, diantaranya:







1) Heiho (pembantu prajurit Jepang) adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah
Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Heiho menjadi bagian Angkatan Darat
maupun Angkatan Laut Jepang. Anggota Heiho mendapat latihan kemiliteran agar mampu
menggantikan prajurit Jepang di dalam peperangan. Para anggota Heiho mendapat latihan untuk
menggunakan senjata (senjata anti pesawat, tank, artileri medan, mengemudi, dan sebagainya).
Namun, tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat perwira. Pangkat perwira hanya
dipeuntukkan bagi orang-orang Jepang. Para anggota Heiho mendapat latihan kemiliteran. Untuk
itu, pemerin-tah Jepang menugaskan seksi khusus dari bagian intelejen untuk melatih para
anggota Heiho. Latihan dipimpin oleh Letnan Yana-gawa dengan tujuan agar para pemuda
Indonesia dapat melak-sanakan tugas intelejen.
2) Pembela Tanah Air (PETA) dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Menjelang berakhirnya latihan
kemiliteran angkatan ke 2, keluarlah surat perintah untuk membentuk PETA. Namun, Letjen
Kamakici Harada memutuskan agar pembentukkan PETA bukan inisiatif pemerintah Jepang, © Dadot Eko P.N.K.M.  ::  www.dadot.co.nr  ::  www.24bit.wordpress.com  ::  dadot@in.com   ::  5
melainkan inisiatif bangsa Indonesia. Untuk itu, dicarilah seorang putera Indonesia yang berjiwa
nasionalis untuk memimpin PETA. Akhirnya, pemerintah Balatentara Jepang meminta Gatot
Mangunpraja (seorang nasionalis yang bersimpati terhadap Jepang) untuk menulis permohonan
pembentukkan tentara PETA. Surat permohonan telah dikirim pada tanggal 7 September 1943
dan permohonan itu dikabulkan dengan dikeluarkan peraturan yang disebut Osamu Seirei No. 44,
tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukkan PETA, ternyata menarik perhatian para pemuda
Indonesia, terutama yang telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan para anggota
Seinendan. Keanggotaan PETA dibedakan dalam beberapa pangkat yang berbeda (sebenarnya
bukan pangkat, tetapi nama jabatan). Ada lima macam pangkat, yaitu: (1) Daidanco (Komandan
Batalyon), (2) Cudanco (Komandan Kompi), (3) Shudanco (Komandan Peleton), (4) Budanco
(Komanda Regu), dan (5) Giyuhei (Prajurit Sukarela).
Daidanco (Komandan Batalyon) dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka seperti
pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, para politikus, penegak hukum, dan
sebagainya. Cudanco (Komandan Kompi) dipilih dari mereka yang bekerja, tetapi belum memiliki
jabatan yang tinggi seperti para guru, juru tulis, dan sebagainya. Shudanco (Komandan Peleton)
biasanya dipilih dari para pelajar sekolah lanjutan pertama dan atas. Budanco (Komanda Regu) dan
Giyuhei (Prajurit Sukarela) dipilih dari para pelajar sekolah dasar.



Para pemuda yang menjadi anggota PETA dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu; (1) mereka
yang menjadi anggota PETA dengan semangat yang tinggi, (2) mereka yang menjadi anggota PETA
karena dipengaruhi orang lain, dan (3) mereka yang menjadi anggota PETA dengan perasaan acuh
tak acuh. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik
akan membawa perubahan hidup bangsa Indonesia, yaitu sebagai bangsa yang merdeka. Di samping
itu, ada yang percaya pada ramalan Joyoboyo bahwa Jepang  akan meninggalkan Indonesia dan
Indonesia akan menjadi negara yang merdeka. Untuk itu, Indonesia memerlukan tentara untuk
mengamankan wilayahnya. 

Para anggota PETA mendapat pendidikan militer di Bogor pada lembaga Jawa Boei Giyugun
Kanbu Renseitai (Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa). Nama
lembaga itu kemudian berubah menjadi Jawa Boei Giyugun Kanbu Kyoikutai (Korps Pendidikan
Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa). Setelah mendapat pendi-dikan, mereka
ditempatkan pada daidan-daidan yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. 
Dalam perkembangannya, beberapa anggota PETA mulai kecewa terhadap pemerintah
Balatentara Jepang. Kekecewaan itu berujung pada meletusnya pemberontakkan. Pemberontakkan
PETA terbesar terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang djipimpin oleh Supriyadi.
Pemberontakkan itu dipicu karena kekejaman Jepang dalam memperlakukan para pemuda yang
dijadikan tenaga romusha.



Adapun organiasi semi militer yang dibentuk Jepang antara lain;
1) Gerakan 3A (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia) merupakan
organisasi sosial yang bertujuan untuk mewadahi bangsa Indonesia agar lebih mudah untuk
mengaturnya, terutama untuk mencapai tujuan Jepang.

Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, bertujuan:

a) Menghimpun bangsa indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang.
b) Mempropagandakan kemenangan Jepang.
c) Menanamkan anti Barat, terutama Belanda, Inggris, dan USA.
2) Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Putera dibentuk untuk menggantikan Gerakan 3 A. Organisasi ini
dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan semangat bangsa Indonesia dalam membantu
pemerintah Jepang dalam perang melawan Sekutu. Putera didirikan pada tanggal 1 Maret 1943
dipimpin oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kyai Haji Mansyur.
Mengapa Jepang memilih tokoh-tokoh yang terkenal dan berpengaruh untuk memimpin Putera?
Namun, para tokoh pergerakan nasional itu ingin menggunakan Putera sebagai alat perjuangan.
Maksud tersebut diketahui oleh Jepang sehingga organisasi itu dibubarkan pada tahun 1944.
Dengan demikian, maksud pembentukkan Putera tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan.
3) Jawa Hokokai (Kebaktian Rakyat Jawa). Organisasi ini dibentuk pada tahun 1944, setelah
kedudukan pasukan Jepang semakin terdesak. Tujuannya adalah untuk menggerakan seluruh
rakyat Indonesia agar berbakti kepada Jepang. Sebagai tanda bahwa rakyat benar-benar berbakti,
maka rakyat harus rela berkurban, baik harta benda maupun jiwa dan raga untuk kepentingan
perang Jepang. Rakyat Indonesia harus menyerah-kan emas, intan, dan segala harta benda
(terutama beras) untuk kepentingan perang.
Akibatnya, kemiskinan merajalela di mana-mana, rakyat hanya berpakaian karung goni, rakyat
banyak yang mati karena kelaparan. Rakyat dididik/dilatih kemiliteran untuk memperkuat
pertahanan Indonesia apabila diserang oleh Sekutu. Rakyat dipaksa untuk melaksanakan kerja paksa
untuk membangun barak-barak militer. Rakyat dipaksa untuk menjadi romusha.
d.Bidang sosial
Salah satu kebijakan yang cukup penting dalam bidang sosial adalah pembagian kelas
masyarakat seperti pada zaman Belanda. Masyarakat hanya dibedakan menjadi ‘saudara tua’
(Jepang) dan ‘saudara muda’ (Indonesia). Sedangkan penduduk Timur asing, terutama Cina adalah
golongan masyarakat yang sangat dicurigai karena di negeri leluhurnya bangsa Cina telah
mempersulit bangsa Jepang dalam mewujudkan cita-citanya. Hal ini sesuai dengan propaganda
Jepang bahwa ‘Asia untuk bangsa Asia’. Namun dalam kenyataannya, Indonesia bukan untuk bangsa
Asia, melainkan untuk bangsa Jepang. Untuk mencapai tujuannya, Jepang mengeluarkan beberapa
kebijakan di bidang sosial, seperti:
1) Pembentukkan Rukun Tetangga (RT). Untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan
penduduk, pemerintah Jepang membentuk Tanarigumi (RT). Pada waktu itu, Jepang membutuhkan tenaga yang sangat besar jumlahnya untuk membuat benteng-benteng pertahanan,
lapangan pesawat terbang darurat, jalan, dan jembatan. Pengerahan masyarakat sangat terasa
dengan adanya Kinrohoishi (kerja bakti yang menyerupai dengan kerja paksa). Oleh karena itu,
pembentukkan RT dipandang sangat efektif untuk mengerahkan dan mengawasi aktivitas
masyarakat.
2) Romusha adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk membantu tugas-tugas yang harus
dilaksanakan oleh Jepang. Pada awalnya, romusha dilaksanakan  dengan sukarela, tetapi lama © Dadot Eko P.N.K.M.  ::  www.dadot.co.nr  ::  www.24bit.wordpress.com  ::  dadot@in.com   ::  7
kelamaan dilaksanakan secara paksa. Bahkan, setiap desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga
dalam jumlah tertentu. Hal itu dapat dimaklumi karena daerah peperangan Jepang semakin luas.
Tenaga romusha dikirim ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ada yang dikirim ke Malaysia,
Myanmar, Serawak, Thailand, dan Vietnam. Para tenaga romusha diperlakukan secara kasar oleh
Balatentara Jepang. Mereka dipaksa untuk bekerja berat tanpa mendapatkan makanan,
minuman, dan jaminan kesehatan yang layak.
Kekejaman Jepang terhadap tenaga romusha menyebabkan para pemuda berusaha
menghindar agar tidak dijadikan tenaga romusha. Akhirnya, Jepang mengalami kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kasar.
3) Pendidikan. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami peru-bahan. Sekolah Dasar (Gokumin
Gakko) diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya.
Pendidikan ini ditempuh selama enam tahun. Sekolah menengah dibedakan menjadi dua, yaitu:
Shoto Chu Gakko (SMP) dan Chu Gakko (SMA). Di samping itu, ada Sekolah Pertukangan (Kogyo
Gakko), Sekolah Teknik Menengah (Kogyo Sermon Gakko), dan Sekolah Guru yang dibedakan
menjadi tiga tingkatan. Sekolah Guru dua tahun (Syoto Sihan Gakko), Sekolah Guru empat tahun
(Guto Sihan Gakko), dan Sekolah Guru dua tahun (Koto Sihan Gakko). 
Seperti pada zaman Belanda, Jepang tidak menyelenggarakan jenjang pendidikan universitas.
Yang ada hanya Sekolah Tinggi Kedokteran (Ika Dai Gakko) di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik
(Kagyo Dai Gakko) di Bandung. Kedua Sekolah Tinggi itu meru-pakan kelanjutan pada zaman
Belanda. Untuk menyiapkan kader pamong praja diselenggarakan Sekolah Tinggi Pamongpraja
(Kenkoku Gakuin) di Jakarta.
4) Penggunaan Bahasa Indonesia. Menurut Prof. Dr. A. Teeuw (ahli Bahasa Indonesia
berkebangsaan Belanda) bahwa pendu-dukan Jepang merupakan masa bersejarah bagi Bahasa
Indonesia. Tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan Bahasa Belanda
dan digantikan dengan Bahasa Indonesia. Bahkan, pada tahun 1943 semua tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. 
Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, tetapi telah menjadi bahasa resmi pada
instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Sejak saat itu, banyak karya sastra telah ditulis
dalam Bahasa Indonesia, seperti karya Armin Pane yang berjudul Kami Perempuan (1943),
Djinak-djinak Merpati, Hantu Perempuan (1944), Barang Tidak Berharga (1945), dan sebagai-nya.
Pengarang lain seperti Abu Hanifah yang lebih dikenal dengan nama samaran El Hakim dengan
karyanya berjudul Taufan di atas Angin, Dewi Reni, dan Insan Kamil. Selain itu, penyair terkenal
pada masa pendudukan Jepang, Chairil Anwar yang mendapat gelar tokoh Angkatan ’45 dengan
karyanya: Aku, Kerawang Bekasi, dan sebagainya.
Dengan demikian, pemerintah pendudukan Jepang telah mem-berikan kebebasan kepada
bangsa Indonesia untuk mengguna-kan dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa
pengantar, bahasa komunikasi, bahasa resmi, bahasa penulisan, dan sebagainya. Bahasa Indonesia
pun berkembang ke seluruh pelosok Tanah Air.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar